SUDAH SAATNYA, PEMERINTAH BERDAYAKAN BIG DATA
ki-ka: Tan Shih Huei (Solution Architect, MapR ASEAN and India), Peter Sugiapranata (Sales Director, SAS Indonesia), JJ Tan (Big Data & Analytics Leader, SAS South East Asia), Yadi Karyadi (Enterprise Solution Business Development Manager, Intel Indonesia Corporation), dan Christopher Tan (Regional Alliance Manager, Intelligent Systems Group Intel Technology, Asia Pacific and Japan) usai memamparkan Solusi Big Data untuk Layanan Masyarakat.
JAKARTA, PCplus – Bukan hanya sektor komersial saja yang sibuk membicarakan Big Data. Institusi pemerintah pun membicarakannya, tutur Peter Sugiapranata (Sales Director, SAS Indonesia) dalam jumpa pers di Jakarta (20/10/2015).
Menurut Peter, institusi pemerintah diharapkan juga bisa menganalisis data yang terstruktur maupun tak terstruktur untuk mendeteksi kegagalan dan penipuan keuangan. “Ini agar data menjadi aset berharga yang menjadi big value. Pelayan data didesak untuk saling bertukar data,” katanya.
“Big data gabungan data milik perusahaan dan data tak terstruktur dari social media bisa memberikan insight (setelah dianalisis),” kata Peter. Hasil analisis data tersebut kemudian bisa digunakan untuk membuat kebijakan.
Peter mencontohkan bagaimana pemerintah Belgia berhasil meminimalisir kerugian akibat penipuan pajak sebesar 98% dengan melakukan analisis data yang dibantu software perusahaannya. “SAS bantu pemerintah Belgia untuk mengindetifikasi transaksi-transaksi fiktif yang berputar-putar di perusahaan-perusahaan dan berakhir di perusahaan yang sama, carousel fraud,” ungkapnya.
Dengan menggunakan teknik advanced analytics dari SAS yang dikenal dengan hybrid detection model, pemerintah Belgia berhasil menghemat 1 miliar Euro per tahun dari aksi penipuan pajak pertambahan nilai tersebut.
J.J. Tan (Big Data and Analytics Leader, SAS South Asia) mengingatkan bahwa big data adalah tentang mengelola dan mendapatkan data yang penting. Untuk mendapatkannya, diperlukan pengetahuan, tools seperti SAS, proses in-memory, dan platform teknologi Hadoop. Yang disebutkan terakhir memungkinkan data untuk disimpan secara murah dan dilakukan eksplorasi dan analisis.
Menurut Peter, big data bisa membantu pemerintah Indonesia untuk menyajikan pelayanan yang lebih baik dan akurat, misalnya di bidang pertanahan dan perpajakan. Saat ini, tutur lulusan Universitas Katolik Parahyangan itu, beberapa kementerian dan BUMN sudah mengadopsi big data. “Ada 14 yang bekerjasama dengan SAS melalui partner,” katanya.
“Bisa dipakai untuk keamanan cyber, melacak teroris, memerangi kejahatan, perawatan kesehatan. Nantinya di spesifikasi tender akan ada permintaan akan Hadoop, dan bukan database saja. Karena lebih murah,” kata Tan Shih Huei (Solution Architect, MaPR, Asean & India) tentang hasil analisis big data.
Dengan memasukkan data yang baik pada setiap tahapan pembuatan kebijakan, tukas Yadi Karyadi (Enterprise Solution Business Development Manager, Intel Indonesia Corp.), pembuat kebijakan dapat menggunakan analitik untuk mendapatkan nilai lebih dari data yang mereka kumpulkan. “Pendekatan tersebut memampukan pembuat kebijakan untuk mendapatkan hasil terbaik dari seluruh kinerja mereka,” katanya.
