PENTINGNYA OPEN DATA DAN CROWDSOURCING DALAM TRANSPARANSI PEMILU

Keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) menggelar seluruh hasil scan formulir rekapitulasi suara di Pemilu Presiden 2014 terbukti disambut baik oleh publik. Inilah bukti nyata pentingnya prinsip open data yang sedang disosialisasikan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pujian terhadap KPU dilontarkan oleh Ainun Najib, inisiator situs KawalPemilu.org. Seperti diketahui, KawalPemilu.org adalah salah satu situs yang membantu menghitung rekapitulasi suara dalam Pilpres 2014 dengan memanfaatkan jasa sukarelawan (crowdsourcing). Situs lainnya yang menggunakan data KPU ini antara lain Kawal Suara.

“Open data KPU itulah yang paling pertama perlu kita kasih jempol. Tanpa itu, kami tidak akan bisa membuat crowdsourcing tabulasi C1,” kata Ainun kepada KompasTekno. “KPU sudah di jalur yang tepat, open data, dan profesionalitas tim IT mereka luar biasa.”

Profil Ainun bahkan dimuat di harian Kompas hari Selasa (22/7) seperti kami kutip berikut ini.

Sekalipun tinggal di negeri jiran Singapura, hati Ainun Najib tak pernah lepas dari Indonesia. Keriuhan Pilpres kali ini, yang menciptakan polarisasi tajam di masyarakat, pun meresahkannya. Awalnya, dia berharap setelah pencoblosan pada 9 Juli 2014 keriuhan akan usai. Namun, persoalan ternyata jauh dari usai.

Malam hari setelah hari pencoblosan, dua pasangan calon presiden-calon wakil presiden mendeklarasikan kemenangan. Hitung cepat (quick count) yang selama ini bisa menjadi rujukan siapa pemenang pemilihan pun terbelah karena ada lembah. ”Saya melihat di media sosial, dua kubu saling klaim. Perang komentar ramai sekali dan mengerikan,” kata dia.

Ainun Najib semakin terusik saat membaca berita tentang adanya salah satu kubu yang mengklaim telah menang berdasarkan real count yang dibuat. Belakangan, real count itu terbukti abal-abal karena hasilnya persis dengan hasil survei mereka pada 5 Juli. ”Artinya, real count itu bohong, tetapi banyak yang percaya. Padahal, rumor ini efeknya bisa menimbulkan gesekan,” kata pemuda yang lahir dan besar di desa kecil di Gresik, Jawa Timur.

Sebagai ahli komputer, Ainun merasa bisa melakukan sesuatu. ”Saya khawatir kalau tidak ada sumber informasi yang melaporkan hasil pemilu secara independen, terbuka, dan bisa diverifikasi siapa pun akan menambah sengketa di masyarakat. Akhirnya, saya bertekad akan melakukan sesuatu untuk ikut mengawal pemilu,” ujar dia.

Ainun menghubungi temannya, ahli TI asal Indonesia yang bekerja di Silicon Valley, San Francisco, Amerika Serikat, yang dia tahu memiliki kegelisahan sama. Sang kawan ini kemudian mengajak satu rekannya, anak muda Indonesia yang juga bekerja di Silicon Valley, untuk mengawal rekapitulasi suara.

”Saya memaparkan keinginan saya untuk mengawal rekapitulasi suara KPU,” ucap dia. ”Kebetulan saat itu KPU sudah membuka datanya kepada publik dalam bentuk C1 (formulir rekapitulasi suara tingkat TPS) yang di-scan. Akhirnya, keluarlah ide untuk membuat crowdsourcing.”

Ketiga pemuda ahli IT ini kemudian berbagi peran. Satu orang membuat server internal, yang lain membuat server publik. ”Saya kebagian peran sebagai koordinator desain website-nya dan menggalang sukarelawan,” kata Ainun.

Dalam dua hari, desain situs web itu selesai. ”Biayanya sangat murah. Kami hanya beli domain 10 dollar AS. Belakangan saja harus keluarkan dana lagi, sekitar 15 dollar AS, untuk membentengi dari serangan peretas yang ingin mengganggu situs kami. Jadi, total sampai sekarang hanya menghabiskan uang 25 dollar AS, itu yang bayar dua kawan yang di Amerika,” kisah Ainun.

Bagi Ainun, persoalan rekapitulasi suara ini sebetulnya sederhana. ”Itu cuma tambah-tambahan saja. Seharusnya tidak mungkin meleset kalau tidak ada kepentingan politik kotor. Salah satu anggota tim kami bahkan mengatakan, ’Masak urusan tambah-tambahan saja bangsa kita tidak bisa.’ Memang ada benarnya. Ini hal yang sebetulnya mudah, kenapa dipersulit,” kata dia.

Begitu desainnya selesai, Ainun segera menggalang sukarelawan melalui jejaring media sosial, utamanya Facebook. Dalam waktu singkat, ratusan orang, baik dari dalam maupun luar negeri, mendaftar untuk bergabung. ”Hingga kami tutup pendaftarannya, ada 700 sukarelawan yang membantu kami meng-input data,” kata dia.

Mereka yang menjadi sukarelawan berasal dari dua kubu pendukung calon presiden, bahkan mereka yang ”golput” pun turut serta. Para sukarelawan ini bergotong royong meng-input isian C1 yang sebelumnya diunggah KPU di laman http://pilpres2014.kpu.go.id/c1.php. Kawal Pemilu paling cepat merekapitulasi C1, jauh melebihi kecepatan KPU, dengan keakuratan yang sangat tinggi.

Antusiasme sukarelawan dalam pemilu kali ini memang luar biasa. Anak-anak muda yang biasa apatis dengan persoalan politik bergerak untuk turut serta dengan sukarela. ”Saya melihat partisipasi aktif masyarakat, terutama netizen, sangat besar. Ini membuktikan bahwa mereka sangat perhatian terhadap masa depan bangsa,” kata Ainun.

Langkah KPU membuka data hasil pemilu kepada publik patut dicontoh lembaga-lembaga negara lainnya demi menjaga transparansi terhadap publik. Tahun ini pun, Pemprov DKI Jakarta sudah membuka data APBD-nya untuk dibaca dan diawasi oleh warganya. Data ini bahkan bisa dipakai pula untuk membuat aplikasi atau layanan yang bisa berguna bagi warga.