MAJU MUNDUR BADAN SIBER

Pemerintah lamban membangun strategi melawan kejahatan di dunia maya. Pembentukan Badan Cyber Nasional simpang siur. Kejahatan siber berefek pada iklim investasi.

Inisiatif itu kembali dihidupkan. Pembentukan badan khusus untuk penanganan kejahatan dunia maya, Badan Cyber Nasional (BCN). Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Wiranto mengaku sedang menggodok pembentukan lembaga serupa yang akan mengawasi kejahatan di dunia maya ini setelah rencana ini disetop sejak enam bulan lalu. “Kita sedang melakukan suatu langkah membangun badan siber nasional,” kata Wiranto, Selasa pekan lalu.

Keinginan Wiranto ini didasari dari hasil pertemuannya dengan delegasi ASEAN di acara Singapore International Cyber Week di Singapura, Senin sebelumnya. Wiranto di acara tersebut juga sempat menyatakan pentingnya kerja sama antarnegara ASEAN dalam memerangi kejahatan siber. Kerja sama inilah yang nanti menentukan kesuksesan masing-masing negara dalam menghadapi serangan siber.

Menurut Wiranto, kejahatan dunia maya terjadi hampir di semua lini. Dari penggelapan dana nasabah bank, perekrutan pelaku terorisme, hingga penyelundupan manusia. Sehingga Indonesia juga perlu segera membangun pertahanan dari serangan di dunia maya. Dan tak hanya di sektor perdagangan, masalah politik, seperti penggunaan e-voting juga perlu pengamanan.

Rencana ini sebenarnya berbeda dengan keputusan pemerintah sebelumnya. Juni lalu, dalam rapat antarkementerian, diputuskan untuk membatalkan pembentukan lembaga ini karena alasan penghematan anggaran. Presiden Joko Widodo, September lalu saat membuka rapat kabinet juga menyatakan pembentukan lembaga baru dalam mengatasi kejahatan cyber cukup dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada. “Kita bisa manfaatkan, bisa kembangkan, bisa konsolidasikan dengan unit-unit di kementerian atau lembaga yang memiliki fungsi keamanan siber,” tegas Jokowi.

Meski tak merestui pembentukan lembaga baru, Jokowi mengakui perlunya perlindungan dari perang siber, karena Indonesia menjadi sasaran kejahatan siber di dunia. Pada 2013, ia menyebut, Indonesia adalah negara terbesar kedua sebagai sasaran kejahatan siber dunia. Pada 2015, kejahatan siber di Indonesia meningkat pesat sebesar 389% dengan mayoritas serangan pada sektor bisnis e-commerce.

Ketua Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, menyatakan angka kejahatan siber Indonesia memang masih punya rapor jelek. Menurut penelitian perusahaan keamanan data Fire Eye, sebanyak 36% perusahaan di Indonesia mendapatkan serangan siber tingkat tinggi pada tahun 2015. “Angka ini sangat tinggi, karena rata-rata secara global hanya ada di angka 15%,” ia memaparkan.

Serangan besar ini terkait dengan infrastruktur siber dan sistem-regulasi yang masih banyak kekurangan, sehingga secara global para peretas ini menganggap Indonesia sebagai sasaran empuk. Contoh sederhana, mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di Indonesia sekitar lebih dari 80% di antaranya masih memakai OS Windows XP. Padahal Microsoft sudah menghentikan dukungan keamanan sejak 2013.

Selain faktor infrastruktur dan sistem regulasi, Indonesia menjadi target karena pertumbuhan pengguna internet, baik individu maupun korporasi, tumbuh sangat signifikan. Riset terakhir dari Google dan Temasek, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan perkembangan pemakai internet tertinggi di dunia dengan capaian 19%.

Pratama mengatakan kondisi ini berbahaya bagi iklim investasi ke depan. Karena tidak hanya stabilitas politik dan ekonomi yang diperhatikan, kini para investor mulai melirik bagaimana pengamanan wilayah siber di sebuah negara.

Untuk menangkal semua serangan itu, Indonesia juga belum memiliki lembaga yang mampu berperan sebagai critical information infrastructure protection (CIIP) dan masih belum adanya peraturan atau perundangan yang memayungi kewenangan suatu instansi untuk berperan sebagai CIIP. Akibatnya, potensi kerawanan terhadap informasi nasional sangatlah tinggi.

Karena itulah, ia menyayangkan batalnya pembentukan Badan Cyber Nasional. Ketiadaan badan khusus ini membuat tidak ada pihak yang bertanggung jawab melindungi rakyat di wilayah siber. Padahal, wilayah cyber ini jangkauannya luar biasa luas dan hampir tanpa batas yang jelas sehingga perlu badan yang khusus menangani ini. “Jangan sampai kejadian e-KTP terulang, data kita malah dipegang oleh asing, sehingga muncul kabar banyak KTP palsu yang dibuat di luar negeri. Ini jelas sangat berbahaya,” ia mengingatkan.

Di beberapa lembaga pemerintah sendiri sebenarnya sudah eksis melakukan pencegahan dan pemberantasan dunia maya. Tak hanya lembaga yang punya kewenangan menindak, seperti unit cyber crime kepolisian, di beberapa kementerian juga ada unit khusus yang bertugas untuk menangkal para penjahat siber.

Seperti di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), ada PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang bertugas menegakkan penyimpangan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Jadi PPNS diminta melakukan penyidikan dan penindakan apabila melanggar UU ITE,” ujar Mariam Batara, pelaksana tugas Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo.

Pengaduan dari publik bisa ditangani dan dilakukan penyidikan serta penindakan yang, kata Mariam, bukan hal yang mudah. “Setiap kasus yang kita tangani itu sama dengan prosesnya dengan Bareskrim,” ujarnya. Dan semua kasus pun dibuat bikin semacam Berita Acara. Bedanya dengan Bareskrim, kata Mariam, PPNS ini jumlah penyidiknya tidak sebanyak Bareskrim.

Menurut Mariam, selain penegakan hukum, pihaknya juga melakukan pendekatan kemanusiaan kepada para pelaku kejahatan siber. Kegiatan ini juga menggandeng lembaga terkait seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Mariam juga menyangkal pembentukan badan khusus penangkal kejahatan dihentikan. Diakuinya bahwa Presiden Joko Widodo sudah memutuskan untuk tidak dibentuk lagi badan-badan baru, namun tidak tertutup kemungkinan ada lembaga lama yang kemudian disesuaikan fungsinya dengan badan siber khusus.

Pratama Persadha menyebut, bila pemerintah memang tidak menghendaki lembaga baru, alternatifnya adalah menjadikan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sebagai badan siber baru. Caranya adalah meningkatkan kewenangan Lemsaneg sesuai dengan kebutuhan badan siber yang modern.

“Saya pikir keberadaan badan siber di Indonesia ini tidak bisa ditawar, karena jangkauan ke depannya sangat luas mulai dari aspek budaya, sosial, politik sampai ekonomi semua akan bergantung dan terkait satu sama lain lewat cyberspace ini,” katanya.

Majalah Gatra, Edisi 51, 20-26 Oktober 2016