BUDI GUNAWAN DINILAI PAHAM TANTANGAN BIN SOAL DARK WEB
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memilih Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menggantikan Letjen TNI (Purn) Sutiyoso. Surat pengajuan itu diantarkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ke pimpinan DPR RI.
Dengan dipilihnya Budi Gunawan, ahli telik sandi Pratama D Persadha mengingatkan bahwa tantangan intelijen ke depannya adalah mengantisipasi lalu lintas dark web yang sulit diendus.
“Hampir semua tindakan kriminal, perdagangan manusia, narkoba, terorisme, diawali dari internet dark web. Yang kita tahu kan cuma normal web seperti Youtube, Facebook, Twitter, atau media-media sosial lainnya. Itu juga perlu diantisipasi, namun hanya sekira 5 persen aktivitas tindakan yang mengancam negara di situ. (Sebanyak) 95 persen sepenuhnya ada di dark web,” terangnya kepada Okezone, Jumat (2/9/2016).
“Sementara itu, kita terbiasa dengan sistem human intelijen dan kurang terbiasa dengan teknologi. Padahal, paradigma dalam dunia intelijen telah bergeser jauh. Saya yakin Pak BG paham mengenai tantangan intelijen kita. Supaya informasi yang ditangkap cepat dan akurat, dia pasti tahu apa yang harus dilakukan,” tambahnya.
Selain perlunya menyisir dark web, Pratama juga menyatakan pergantian Kepala BIN ini cukup krusial karena butuh sinkronisasi informasi di antara lembaga negara. “Koordinasi intelijen antarlembaga negara ini jadi poin penting. Supaya informasi yang disampaikan ke Presiden lebih rapi dan akurat. Kemarin ini kan lemah pertukaran informasinya sehingga sering kecolongan dan yang disampaikan ke Presiden pun juga sering tidak akurat.”
Kabar akan dipilihnya Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala BIN memang telah lama berembus. Namun saat ini kabar tersebut menjadi jelas setelah adanya surat resmi Presinden Joko Widodo (Jokowi) bernomor R-58/Pres/09/2016 dengan satu berkas lampiran dengan perihal permohonan, pertimbangan, pemberhentian, dan pengangkatan Kepala BIN yang diserahkan ke pimpinan DPR RI.
(Okezone)
