BG HARUS SINERGIKAN PERTUKARAN INFORMASI ANTAR LEMBAGA INTELIJEN
Jakarta, HanTer – Peluang Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan untuk menduduki Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) semakin besar. Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengusulkan hanya Budi Gunawan seorang untuk menggantikan posisi Sutiyoso sebagai KaBIN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Mantan Direktur Lembaga Sandi Negara, Dr Pratama Persada mengatakan, dengan diusulkannya Budi Gunawan menjadi KaBIN maka diharapkan lembaga intelijen menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apalagi Budi Gunawan juga memiliki banyak pengalaman sebagai pemimpin di Polri ditambah juga Budi Gunawan termasuk polisi yang modern.
“Ke depan intelijen kita nanti tidak akan selalu mengandalkan Humin (Human Intelligent) tetapi juga Sigint (Signal Intelligent) dengan peralatan intel yang canggih dan modern,” ujar Dr Pratama Persada kepada Harian Terbit, Jumat (2/9/2016).
Menurut Pratama, dengan latar belakang yang dimilikinya maka ketika Budi Gunawan menjalani fit and proper test di DPR akan fokus untuk meningkatkan teknologi intelijen Indonesia. Sehingga ke depan tidak ada lagi istilah lembaga intelijen kita kecolongan dengan beragam aksi terorisme yang belakangan ini kerap terjadi di Indonesia.
Ahli techno inteligence ini mengungkapkan selama ini banyak kendala yang membuat intelijen Indonesia kerap kecolongan. Diantaranya adalah kurang harmonisnya pertukaran informasi antar lembaga intelijen di Indonesia, baik BIN, BAIS TNI, Intel Polri, Intel Kejaksaan, Lemsaneg, Intel Imigrasi, Intel Bea Cukai, dan lainnya. Akibatnya info-info intelijen yang didapat adalah parsial dan tidak utuh. Sehingga prediksi terhadap kejadian yang akan datang tidak bisa tergambarkan secara penuh.
“Kemudian teknologi grabbing informasi di media sosial dan internet juga masih kuno, sehingga pengumpulan informasi juga hanya separo-separo,” ungkapnya.
Lebih lanjut Pratama mengatakan, tidak butuh lama untuk bisa mewujudkan intelijen Indonesia bisa dibanggakan. Yang terpenting adalah ada goodwill (niat baik) dari para pimpinan lembaga-lembaga intelijen yang ada di Indonesia terutama BIN. Oleh karenanya dalam waktu 3 atau 4 tahun maka bisa membuat BIN dan lembaga-lembaga intelijen yang ada di Indonesia menjadi powerful dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
“Tentu saja perlu didukung anggaran dari pemerintah untuk meningkatkan teknologi manware, software dan hardware intelijen yang lebih canggih dan modern,” tegasnya.
Seperti diketahui Menteri Sekertaris Negara Pratikno akhirnya menyerahkan surat Presiden Joko Widodo soal pergantian kepala BIN kepada DPR, Jumat (2/9/2016). Surat itu berisi pernyataan yang menyebut jika pengganti Sutiyoso sebagai kepala BIN adalah Wakapolri Komjen Budi Gunawan. (ss)
(Harian Terbit)
