9 KEBIJAKAN INTEGRAL UNTUK PERKUAT PERTAHANAN CYBER
JAKARTA – Ketergantungan infrastruktur strategis sebuah negara pada teknologi informasi dan komunikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini secara langsung meningkatkan ancaman kerusakan, baik dari bencana alam maupun serangan cyber yang dilakukan teroris dan pihak asing.
Negara kini menghadapi dua ancaman serius di dunia maya. Pertama adalah ancaman serangan cyber baik dari negara lain maupun hacker dengan afiliasi tertentu. Kedua adalah ancaman Akonten negatif, seperti pornografi, bullying dan hate speech yang cukup hangat di Tanah Air beberapa waktu terakhir.
Pratama Persadha, Chairman CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) menjelaskan, diperlukan kebijakan yang integral untuk memperkuat pertahanan cyber infrastruktur strategis di Indonesia. Sektor pertahanan-keamanan, informasi-komunikasi, kesehatan, pangan, air, transportasi, perbankan, pangan, kesehatan, energi dan pemerintahan harus mendapatkan perhatian serius dari negara. Ada sembilan kebijakan integral yang bisa digunakan untuk memperkuat pertahanan cyber:
Pemerintah yang Efektif
Pemerintah membangun visi dan misi pertahanan cyber yang integral. Lalu dilanjutkan dengan koordinasi antara lembaga Negara dan kementerian. Pemerintah juga harus membuat struktur pertahanan cyber untuk memperjelas pola komunikasi dan komando antar pihak. Beberapa pihak yang terkait antara lain Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Kemenkopolhukam, Kemenkominfo, Kemenhan, TNI, Polri, Kemenristekdikti, akademisi, praktisi keamanan TI dan cyber.
Legislasi dan Regulasi
Tidak hanya membuat dan memperkuat regulasi tentang cyber law saja, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang mendukung segala hal yang berhubungan langsung dengan langkah pengamanan cyber. Misalnya arah legislasi harus memperkuat edukasi, pembentukan SDM, riset, industri pertahanan cyber dalam negeri dan pembentukan badan di bawah kementrian untuk menunjang keamanan cyber.
Cyber Security Technology Framework
Ini bisa dilakukan oleh Kemenkopolhukam, Kemenristekdikti dan Kemenhan bersama dengan Lemsaneg maupun Badan Cyber Nasional (BCN, bila sudah terbentuk), juga tidak menutup kemungkinan lembaga-kementrian lain untuk ikut serta. Ketiganya bisa menentukan standar keamanan cyber seperti apa yang dibutuhkan oleh negara, utamanya untuk melindungi sektor dan infrastruktur strategis.
Membangun Kultur Keamanan dan SDM
Bagaimanapun canggihnya sebuah teknologi, sekali lagi tergantung pada manusia sebagai operatornya, jadi SDM tidak bisa dipandang sebelah mata. Disinilah negara membangun kesadaran cyber di seluruh jajaran pemerintahan, dari atas sampai bawah, juga pihak swasta terkait.
Research and Development Road Map
Fokusnya bisa dilakukan dengan kerjasama Kemenristekdikti, Lemsaneg dan BCN bisa mendorong riset dan teknologi seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh negara. Selain itu juga harus bisa menumbuhkembangkan indusri keamanan cyber bersama kementerian terkait.
Pemakaian Produk Dalam Negeri
Dunia cyber ini tanpa batas dan bisa dikontrol dari manapun. Ini menjadi peluang sekaligus ancaman. Oleh karena itu pemerintah harus mau membangun dan memastikan pemakaian produk dalam negeri.
Public Relations
Diperlukan “Public Relations” untuk memastikan semua pihak terkait tahu serta melaksanakan road map besar penguatan pertahanan cyber sektor dan infrastruktur strategis. Karena tidak hanya melibatkan instansi negara, namun peran pihak swasta juga sangat besar.
Membaca Serangan
Negara harus memastikan mempunyai sistem yang bisa membaca dan bereaksi cepat terhadap serangan, tidak hanya sebatas menerima informasi dan mengumumkan adanya serangan. Indonesia sudah mempunyai ID-SIRTII yang berada di bawah Kemenkominfo, namun memang fungsinya masih belum cukup ampuh untuk bereaksi terhadap serangan.
Kolaborasi Internasional
Diperlukan kerjasama dengan lembaga lain di dunia internasional. Bisa antar lembaga negara, maupun langsung antar penelitinya. Tidak hanya bertukar informasi, namun juga dalam rangka meningkatkan SDM pertahanan cyber.
