MEWASPADAI PROJECT LOON
Menanggapi kabar masuknya Project Loon ke Indonesia, Pratama D. Persadha (Chairman & Founder Communication & Information System Security Research Center/CISSReC) dalam wawancara tertulis dengan InfoKomputer menyatakan bahwa Project Loon ini sebenarnya bisa membantu Pemerintah RI untuk melakukan percepatan akses internet di Indonesia. “Setidaknya pemakai internet di tanah air hampir menyentuh angka 90 juta orang. Potensi ekonominya juga sangat luar biasa, ini bisa dilihat dari berbondong-bondongnya e-Commerce asing masuk ke pasar Indonesia,” tuturnya.
Namun menurut Pratama, pelaksanaan teknis Project Loon tidak boleh menggangu keamanan nasional secara keseluruhan. “Google sudah menyatakan akan membangun Project Loon di berbagai negara, dengan target seluruh dunia terkoneksi internet. Dan yang paling penting untuk digarisbawahi adalah balon udara tersebut stateless. Ini jelas menjadi pertanyaan bagaimana nantinya dihadapan hukum negara dan internasional. Berada di atas negara-negara, namun statusnya stateless. Ini jelas memperkuat posisi Google, namun mengesampingkan posisi negara-negara, salah saunya Indonesia,” tambahnya lagi.
Menurut Pratama, dalam pandangan keamanan nasional kita harus bersikap curiga dan waspada. Apalagi balon milik Google akan menjadi “jalan” bagi lalu lintas informasi dan komunikasi, tidak hanya oleh masyarakat dan swasta, tapi juga oleh pejabat negara. Apalagi untuk percobaannya, Google Loon akan ditempatkan di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Sumatera dan Kalimantan wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam. “Tentu pemerintah harus berhati-hati, terutama wilayah Papua sensitif, tidak hanya karena SDA-nya, tapi juga gerakan separatisnya. Jangan sampai dimanfaatkan asing untuk menekan pemerintah,” paparnya.
Oleh karena itu, secara teknologi, Pratama menyarankan pemerintah untuk memastikan betul (tidak hanya melalui pernyataan Google) bahwa pemerintah Indonesia memiliki akses seratus persen terhadap seluruh data yang dilewatkan melalui balon google. “Kita ketahui selama ini penanganan-penanganan tindak kejahatan seperti terorisme, korupsi, sangat-sangat mengandalkan kemampuan law enforcement untuk mendapatkan akses data dari provider telekomunikasi. Dapat dibayangkan jika pemerintah tidak mempunyai akses data ke Google Baloon, maka terorisme akan semakin sulit diatasi. Dalam kata lain perlu diingat bahwa pengguna Google Baloon ini bisa jadi tidak hanya pihak yang bermaksud baik, tetapi sangat berpotensi juga dimanfaatkan untuk tindak kejahatan,” papar Pratama.
Melihat Sisi Lebih Luas
Namun, bukankah Project Loon hanya dianggap sebagai “BTS terbang” atau “flying tower”, yang bermanfaat untuk menjangkau wilayah yang lebih luas dibandingkan jangkauan BTS di darat? “Sebenarnya ini bukan semata masalah Loon tersebut sebagai BTS. Namun perlu dilihat dari sisi bagaimana dan di mana pengelolaannya. Balon udara yang stateless itu nantinya bagaimana status hukumnya. Jadi wajib melihat permasalahan ini dari kacamata yang sangat luas, tidak hanya terkait BTS dan satelit, faktor keamanan nasional menjadi hal yang perlu serius diperhatikan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Project Loon juga tidak bisa dianalogikan sebagai BTS, lalu kita merasa aman. “Sebagai contoh, negara-negara barat, terutama Amerika Serikat menolak BTS dan beberapa produk Huawei asal China, dengan alasan keamanan nasional. Menurutnya BTS produksi Huawei menjadi salah satu sarana pengumpul data dan spionase pemerintah China. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia bisa belajar, tidak langsung menolak, namun mempelajari lebih dalam dan mengajukan regulasi khusus untuk Project Loon dari Google,” tambah Pratama.
Pratama juga menekankan pentingnya mencermati keinginan Google untuk membangun Project Loon di seluruh dunia, yang balonnya sendiri berstatus stateless. “Jadi bisa dibayangkan bagaimana balon-balon tersebut terhubung satu sama lain keluar dari wilayah NKRI dan kita tidak punya akses sepenuhnya terhadap balon tersebut, karena dikelola secara satu sistem oleh Google. Lalu dimana posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang “disinggahi” Google Loon?” katanya.
Pratama menambahkan bahwa kita sedang berbicara tentang sebuah proyek yang dibangun asing. Dan dalam jangka panjang, menjadikan akses informasi dan komunikasi begitu telanjang tanpa bisa kita menjaganya. Karena itu, ia mengingatkan tanpa pengamanan dan pengawasan yang cukup terhadap internet, Indonesia akan menjadi bulan-bulanan tidak hanya oleh negara tetangga, tapi juga korporasi multinasional dan para pejahat di dunia maya.
“Dengan kondisi internet sekarang saja, pengakses dark web sudah begitu besar. Bila tidak didukung dengan regulasi dan pengamanan yang sepadan, bisa jadi kondisi tanah air bisa kurang kondusif. Tentu kita tidak ingin rahasia negara, informasi penting, dan kebiasaan masyarakat yang terekam datanya lewat internet malah dinikmati asing. Apalagi Google termasuk raksasa informasi AS yang memberikan akses pada pemerintahnya lewat backdoor untuk melihat apa saja yang ada di Google,” papar Pratama. Hal ini menurutnya mengingatkan kita pada PRISM, sebuah proyek mata-mata yang dilakukan oleh National Security Agency (NSA) AS dan beberapa negara sekutunya.
Cyber Network Exploitation
Pratama memaparkan bahwa dalam operasi peperangan dunia maya (cyber warfare), dikenal istilah Cyber Network Exploitation (CNE). CNE Ini merupakan tahap pengumpulan data, dan salah satunya adalah lewat Open-Source Intelligence (OSINT). Tujuan utama dari OSINT tidak hanya mengumpulkan data dari sumber yang tidak rahasia. Lebih jauh OSINT memiliki tugas mengubah data sensitif yang tidak mudah didapat bahkan rahasia, menjadi data terbuka yang bisa dimanfaatkan. Contohnya wilayah strategis yang kaya akan sumber daya mineral, ataupun jumlah serta penyebaran tenaga medis di tanah air.
Menurut Pratama, tentu sah-sah saja jika kita memandang Project Loon dari Google sebagai bagian OSINT. Dalam situasi ini, Project Loon bisa saja bertugas membuka akses dan mengumpulkan informasi seluas-luasnya bagi kepentingan negara-negara tertentu dan bisnis mereka.
Solusi
Karena itu, sebagai solusi agar semua pihak bisa diuntungkan oleh adanya Project Loon ini, Pratama mengusulkan beberapa butir solusi. Yang pertama adalah Google harus secara utuh mentaati aturan main di Indonesia. “Jangan hanya mentaati peraturan tentang pemakaian satelit iridium di tanah air, namun tentang status balon udara yang ada di stratosphere di atas wilayah NKRI juga harus jelas,” kata Pratama.
Yang kedua, pemerintah RI juga harus diberi akses penuh untuk mengontrol dan mengelola sistem serta infrastruktur pendukung Project Loon. “Yang jelas, kita harus memaksa Google untuk membangun seluruh infrastruktur utama dan pendukung di tanah air. Jangan sampai peristiwa e-KTP terulang kembali. Jadi pembuatan Google Loon untuk Indonesia, harus 100% di tanah air, termasuk sistemnya serta infrastrukturnya,” kata Pratama.
Menurut Pratama, ia melihat bahwa pemerintah RI perlu tegas pada Google bila memang menginginkan Project Loon berjalan di Indonesia. Bahkan Google harus mau memberdayakan industri tanah air untuk membangun sarana prasarana utama dan pendukung Project Loon. “Karena dalam jangka panjang, jelas keuntungan Google jauh lebih besar dibandingkan dengan resiko keamanan yang dihadapi oleh Indonesia,” jelasnya.
Google juga harus mau secara tertulis berkomitmen untuk tidak memberikan akses pada pemerintah AS untuk mengakses sistemnya. “Karena ini isu sensitif di tengah perang informasi yang mulai terbuka ke publik. Kita tidak bisa main-main, karena Google menyediakan jalan tol untuk lewatnya komunikasi dan informasi di tanah air. Siapa regulator dan pemegang sistem di sana, menjadi penguasa dengan akses serta keuntungan luar biasa,” ujarnya lagi.
Pria yang pernah menjabat sebagai Plt. Direktur Pamsinyal Lembaga Sandi Negara ini menambahkan bahwa jika Project Loon ini terlaksana, informasi dan komunikasi penting negara tentu akan ada yang melewati proyek Google itu. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk mengamankannya dengan eknripsi dan teknologi dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). “Tapi ini proses panjang, karena belum semua sadar akan pentingnya melindungi data, komunikasi dan informasi dengan enkripsi. Bahkan masih banyak pejabat negara berkirim info penting lewat e-mail gratisan dan tanpa enkripsi. Ini yang jadi santapan empuk dan bisa dibuka ke publik, seperti kasus Wikileaks,” pungkas Pratama.
