JOKOWI TERBITKAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XIV TENTANG PETA JALAN E-COMMERCE
Presiden Joko Widodo membuka konferensi e-commerce IESE 2016 di BSD City, Serpong, Rabu (27/4). [Foto: Erry FP]
Langkah Presiden Joko Widodo dalam mendukung visi Indonesia sebagai sumber energi baru di bidang ekonomi digital di kawasan Asia dituangkan secara konkret melalui pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi XIV.
Paket Kebijakan Ekonomi XIV ini berisi delapan aspek regulasi yang mengatur industri e-commerce di Indonesia. Paket ini merupakan pendahulu sebelum diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Peta Jalan E-Commerce di Indonesia dalam waktu dekat.
Pemerintah menargetkan nilai bisnis e-commerce di Indonesia mampu mencapai US$130 miliar pada tahun 2020. Pemerintah juga mendorong terciptanya 1.000 technopreneur dengan valuasi bisnis sebesar US$10 miliar lewat gerakan 1000 Startup Digital.
“Masalahnya, kita belum memiliki peta jalan pengembangan e-commerce nasional yang menjadi acuan pemangku kepentingan, di samping adanya berbagai peraturan/ketentuan terkait e-commerce yang tidak mendorong tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi masyarakat,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIV, Kamis (10/11), di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Keberadaan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan E-Commerce diharapkan bisa mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global. Peta jalan e-commerce ini sekaligus dapat mendorong kreasi, inovasi, dan penemuan kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda.
“Caranya adalah memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam memanfaatkan e-commerce dengan menyediakan arah dan panduan strategis untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik pada periode 2016 – 2019,” imbuh Darmin.
Paket Kebijakan Ekonomi XIV terkait e-commerce.
Menurut Darmin, kebijakan ini akan mengutamakan dan melindungi kepentingan nasional, khususnya terhadap UMKM serta pelaku usaha pemula (startup). Selain itu, juga mengupayakan peningkatan keahlian sumber daya manusia pelaku Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (e-commerce).
Kebijakan ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan atau menyesuaikan kebijakan sektoral dan rencana tindak lanjut pelaksanaan e-commerce pada bidang tugas masing-masing.
Dalam Perpres tentang Peta Jalan E-Commerce yang segera terbit ini terdapat 8 aspek regulasi, yaitu:
- Pendanaan berupa: (1) KUR untuk tenant pengembang platform; (2) hibah untuk inkubator bisnis pendamping startup; (3) dana USO untuk UMKM digital dan startup e-commerce platform; (4) angel capital; (5) seed capital dari Bapak Angkat; (6) crowdfunding; dan (7) pembukaan DNI.
- Perpajakan dalam bentuk: (1) pengurangan pajak bagi investor lokal yang investasi di startup; (2) penyederhanaan izin/prosedur perpajakan bagi startup e-commerce yang omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar/tahun; dan (3) persamaan perlakuan perpajakan sesama pengusaha e-commerce.
- Perlindungan Konsumen melalui: (1) Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik; (2) harmonisasi regulasi; (3) sistem pembayaran perdagangan dan pembelanjaan barang/jasa pemerintah melalui e-commerce; dan (4) pengembangan national payment gateway secara bertahap.
- Pendidikan dan SDM terdiri dari: (1) kampanye kesadaran e-commerce; (2) program inkubator nasional; (3) kurikulum e-commerce; dan (4) edukasi e-commerce kepada konsumen, pelaku, dan penegak hukum.
- Logistik melalui: (1) pemanfaatan Sistem Logistik Nasional (Sislognas); (2) penguatan perusahaan kurir lokal/nasional; (3) pengembangan alih data logistik UMKM; dan (4) pengembangan logistik dari desa ke kota.
- Infrastruktur komunikasi melalui pembangunan jaringan broadband.
- Keamanan siber (cyber security): (1) penyusunan model sistem pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce; (2) public awareness tentang kejahatan dunia maya; dan (3) Penyusunan SOP terkait penyimpanan data konsumen, sertifikasi untuk keamanan data konsumen.
- Pembentukan Manajemen Pelaksana dengan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi peta jalan e-commerce.
Tanggapan Asosiasi
Menanggapi terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi XIV ini, Aulia E. Marinto (Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia/idEA) menyatakan, “Sekarang kami sudah lega karena ini keluar dan siap untuk merinci apa saja turunannya, poin-poin (paket kebijakan) ini jadi kerangkanya.”
Selain itu, paket kebijakan terbaru ini diyakini bisa meningkatkan penetrasi e-commerce di masyarakat yang saat ini masih berkisar di level 1%. Oleh karena itu, dibutuhkan kesepahaman dan konsolidasi di antara para pemangku kepentingan.
“Penetrasi pun perlu dibicarakan lagi apakah maksudnya usaha kecil dan menengah (UKM) yang go online, jumlah pelaku usaha e-commerce yang bertambah, atau apa?” lanjut Aulia seperti dilansir Bisnis.com.
Yang jelas, idEA menekankan masing-masing poin dalam paket kebijakan tersebut memiliki bobot yang sama penting untuk mendukung perkembangan e-commerce nasional sehingga penyusunan aturan turunan dan implementasinya mesti berjalan secara paralel.
