EMPAT E-COMMERCE LOKAL MASUK KE KATALOG ELEKTRONIK LKPP UNTUK PENGADAAN BARANG PEMERINTAH
Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah, saat ini telah diadopsi sistem katalog elektronik (e-catalogue) dan pengadaan elektronik (e-procurement). Kedua kegiatan ini berada di bawah tanggung jawab LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
Pemanfataan katalog elektronik diklaim dapat memangkas waktu dan biaya belanja pemerintah karena harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah diverifikasi.
Pembelian barang/jasa secara langsung juga menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa yang sebelumnya banyak memakan waktu dan tenaga. Selain itu, menumbuhkan persaingan yang sehat antarpenyedia karena harga yang ditampilkan transparan dan bisa dilihat semua orang.
Agus Prabowo (Kepala LKPP) optimistis bahwa sebagai suatu pasar yang baru di Indonesia, e-catalogue akan menjadi instrumen baru dalam menciptakan keterbukaan dan persaingan bisnis yang sehat. Sebab, informasi harga dapat menjadi lebih terbuka, termasuk untuk produk-produk seperti alat kesehatan.
“Hal ini merupakan peluang positif bagi penyedia untuk berpartisipasi dan terlibat dalam mendukung pembangunan. Apalagi, porsi belanja pengadaan pemerintah saat ini berkisar 40% dari total APBN,” tukas Agus dalam seminar “Bersama LKPP Membangun Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan” di Jakarta, Kamis (26/5).
Menyambut program pemerintah ini, empat pelaku e-commerce lokal yang bergerak di segmen B2B (Business-to-Business) dan B2G (Business-to-Government) telah menandatangani pakta integritas untuk bergabung ke dalam sistem katalog elektronik yang diselenggarakan LKPP.
Keempat e-commerce itu adalah AnugrahPratama.com, Ayooklik.com, Bhinneka.com, dan Mbiz.co.id.
Melalui katalog elektronik, instansi pemerintah tinggal membeli barang/jasa yang dibutuhkan tanpa melalui proses tender, tanpa batasan nilai. Bergabungnya empat e-commerce B2B dan B2G menambah jumlah produk dalam e-catalogue menjadi 57.329 item. Ke depannya, LKPP berencana untuk terus memperbesar jumlah barang dan jasa tersebut.
Sepanjang periode Januari – Mei 2016, tercatat 13.527 paket pengadaan dengan nilai transaksi lebih dari Rp9 triliun dilakukan melalui e-purchasing. Angka ini dipercaya akan bertambah seiring dengan proses belanja pemerintah. Sebagai catatan, total belanja pemerintah melalui e-purchasing tahun 2015 adalah Rp31 triliun.