CIO POWER BREAKFAST: MASIH ADA YANG MENGELAK DATA CENTER DI INDONESIA
Untuk ketiga kalinya, majalah InfoKomputer menyelenggarakan CIO Power Breakfast. Sebagai forum diskusi, CIO Power Breakfast diharapkan dapat menjadi jembatan antara pihak pemerintah dan non pemerintah dalam memberlakukan kebijakan, khususnya yang terkait TI.
Bertempat di Fairmont Hotel, Jakarta, gelaran CIO Power Breakfast yang ketiga ini mengangkat tema “Pandangan Industri FSI terkait Cloud”. Salah satu isu hangat yang diangkat dalam diskusi ini adalah Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PP PSTE yang resmi ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Oktober 2012 silam.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 ini berisikan kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik. Salah satunya adalah kewajiban bagi tiap penyelenggara tersebut untuk menempatkan pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) di Indonesia.
Adanya peraturan tersebut secara tak langsung ”memaksa”para penyelenggara sistem elektronik asing, seperti Google untuk menempatkan pusat datanya di Indonesia, dengan catatan jika mereka masih ingin melanjutkan bisnisnya di Indonesia.
Mariam F Barata (Direktur Pemberdayaan Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika, Kominfo) menyebutkan, PP PSTE sendiri merupakan turunan dari UU No.11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan pada 21 April 2008.
Ada sembilan hal yang harus dilakukan pembentukan melalui PP ini, di antaranya pengelolaan nama domain, tata kelola keamanan informasi, lembaga sertifikasi keandalan, tanda tangan elektronik, sertifikasi elektronik, dan masih banyak lagi.
Namun Mariam menuturkan, selama ini Kominfo cukup kesulitan karena penyelenggara sistem elektronik belum semuanya mengetahui mengenai kewajiban tersebut. Bahkan untuk pemerintah sendiri, dalam kurun waktu 2 tahun dari 154 pemerintah daerah, Kominfo baru menjangkau 154. Angka tersebut bukan hal aneh, Mariam bahkan pernah mendapatkan e-mail dari sebuah asuransi yang mengatakan bahwa asuransi bukanlah lembaga pelayanan public. Jadi dalam hal ini, menurut Mariam masih banyak yang mengelak mengenai pembentukan data center di Indonesia.
Mariam pun menyebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi penyelenggara sistem elektronik, seperti nama domain harus mengandung nama Indonesia, BUT, serta data center harus ada di Indonesia.
Kominfo sendiri sudah memastikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kesiapan mereka jika perbankan ramai-ramai mendaftar. Pasalnya diprediksi, jika OJK sudah melakukan dorongan kepada semua perbankan, bukan tidak mungkin pendaftaran akan dilakukan secara berbarengan. Mariam menyebut, Kominfo sedang mempersiapkan hal itu.
Jika nanti pendekatannya tepat, Kominfo sedang mengatur strateginya karena itu pendaftaran dengan online. Setidaknya, strategi yang diatur terkait keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas data center Kominfo sendiri.
Untuk mematangkan PP No.82 Tahun 2012, Mariam membeberkan jika masa transisi PP ini akan segera berakhir dan harus diimplementasikan paling lambat Oktober 2017.
Untuk aplikasi Komnfo sudah berkoordinasi dengan APJII dan DCI. Hanya saja untuk perbankan, masih ada syarat yang terganjal. Misalnya saya data center harus tier 4, dimana mengharuskan adanya dua sumber daya. Sementara saat ini sumber daya lebih banyak dipasok PLN, meski sudah ada beberapa data center yang menggunakan dua sumber daya.
Lebih lanjut, Mariam menyebut, pihaknya kini juga tengah menggodok mengenai sanksi jika ada yang melanggar PP No.82 Tahun 2012 tersebut.
